Merasa Disepelekan, DPR Minta Presiden SBY Tegur Kemenag Suryadharma Ali

Jakarta - Panja Haji Komisi VIII DPR kecewa bukan main dengan sikap Kementerian Agama yang mangkir dari rapat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Komisi VIII DPR mengirim surat resmi agar Presiden SBY menegur Suryadharma Ali yang terus memperlambat penetapan BPIH 2010.

"Kami akan menyerahkan surat ke pimpinan DPR dan ke Presiden terkait kurang kooperatifnya Kemenag dalam pembahasan BPIH. Harusnya Presiden mengingatkan, masa kita rapat nungguin dia terus," tegas Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Kekecewaan Panja BPIH DPR bermula saat pihak pemerintah yakni Ketua Panja BPIH Pemerintah atau Wakil Ketua Panja BPIH Pemerintah tidak hadir dalam rapat pembahasan BPIH pagi tadi. Kedua negosiator BPIH Pemerintah tersebut berhalangan menepati janjinya di DPR karena harus menguntit Suryadharma umroh.

Sikap tidak serius Pemerintah ini dianggap melecehkan DPR. DPR pun menuding pemerintah sengaja mengulur-ulur pembahasan BPIH. "Pemerintah telah mengulur-ulur waktu pembahasan BPIH yang mestinya selesai hari ini. Pemerintah juga telah menyepelekan DPR karena pembahasan tidak bisa berjalan tanpa Pemerintah," papar Karding.

Karding menjelaskan, titik perdebatan antara pemerintah dengan DPR ada pada biaya pemondokan. Pemerintah hingga detik ini belum bersedia menekan biaya pemondokan. "Kementrian Agama ingin harga pemondokan di Mekah naik menjadi 3000 riyal dari 2500 riyal. Kita melakukan negosiasi tapi akhirnya buntu," keluh Karding.

Menurut Karding, DPR terus mendorong agar Pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Namun Pemerintah justru terkesan melarikan diri dari masalah. "Kami seperti mengemis-ngemis kepada Pemerintah agar mau menekan BPIH," tegasnya.

(van/yid)