Tanpa Model yang Jelas, Dana Pembangunan Desa Adalah Pemboroson

Jakarta - Sikap latah yang dilakukan DPD dengan ikut mengajukan dana pembangunan untuk desa, dinilai tidak salah dari segi konsep. Tapi, kejelasan konsep dana pembangunan desa itu memang perlu dipertanyakan.

"Saya kira dari segi konsep usulan itu baik, apalagi kalau usulan itu didukung pula oleh anggota DPR yang ada di daerah karena mereka lebih punya hubungan emosional dengan kepentingan publik di daerah. Harus ada model representasinya, kalau tidak ini akan terindikasi sebagai pemborosan," kata Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh, kepada detikcom Rabu (30/6/2010).

Fahmi mengakui memang akan terjadi kesulitan untuk menilai apakah program dana desa itu akan berjalan efektif atau tidak. Karena menurutnya, saat ini DPD belum memiliki daya tawar terhadap keputusan parlemen.

Dia menyarankan, sebelum mengajukan usulan dana tersebut, DPD hendaknya memperbaiki mekanisme menyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah. "Kalau mekanisme itu sudah berhasil dibenahi, barulah bisa menyelesaikan kebijakan di tingkat pusat," tambah dia.

Fahmi mengatakan mungkin saja jika dana desa ini nantinya rawan disalahgunakan. Apalagi posisi DPD saat ini menurutnya tidak terlalu dilihat oleh publik.

"Oh iya (dana disalahgunakan), ada kerawanan dan kebocoran yang cukup besar. Karena DPD nggak punya bergaining politics di tingkat masyarakat dibandingkan dengan DPR," tutup dia.

(lia/fay)