Lembaga Penegak Hukum Harus Buka Desk Pelanggaran HAM

Jakarta - Setiap jenjang penegakan hukum seharusnya memiliki divisi khusus buat penanganan HAM. Sehingga penanganan pengaduan tindak pelanggaran HAM dari masyarakat menjadi lebih responsif dan efektif.

"Saya setuju kalau di setiap institusi hukum itu ada bidang khusus yang menangani pelanggaran HAM," kata mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan, dalam seminar 'HAM dan Konstitusi' di Cafe Pizza, Menteng, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Pada kesempatan sama, Abdul Hakim, Direktur Lembaga Studi Aksi Masyarakat, menyatakan negara harus lebih responsif menangani kasus pelanggaran HAM. Salah satu caranya adalah dengan membuka desk khusus pengaduan pelanggaran HAM di tingkat kepolisian.

"Bicara HAM tidak cuma di MK dan Pengadilan HAM saja. Penanganan HAM tanggung jawab semua penegak hukum, jadi semuanya harus punya desk human rights complain," kata dia.

(lh/fay)