.webp)
"Kalau DPR mewacanakan dana aspirasi, DPD tidak keberatan dengan gagasan seperti itu tapi desainnya harus yang baik dalam bentuk program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah (P4D)," ujar Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam konferensi pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/6/2010).
Menurut Laode, tambahan dana segar sangat dibutuhkan rakyat di daerah. Untuk itulah DPD mengusung program P4D. DPD mencoba membantu rakyat di daerah dalam membangun dan memajukan daerahnya.
"DPD akan memberikan pertimbangan terkait dana aspirasi itu. Apa yang dimaksud DPD bagaimana aspek rasionalisasi kemanfaatkan program yang kita sebut Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D)," papar Laode.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPD John Pieris yang memimpin pembahasan anggaran DPD mengungkapkan bahwa lembaganya akan segera menyampaikan usulan dana aspirasi ini ke DPR dan pemerintah. Diharapkan pemerintah memasukkan usul DPD dalam RAPBN 2011 yang akan dibahas bersama DPR.
"Ide per desa itu menjadi hal yang menarik. Kami DPD akan segera memberikan pertimbangan ini kepada Presiden dan DPR. Pertimbangan DPD ini bersifat mengikat,"terang John.
Konsep sementara dana aspirasi per desa adalah dengan diarahkannya 30 persen dari dana dekonsentrasi dalam bentuk dana segar pada sektor kementrian terkait. Program akan direncanakan secara intensif antara kementerian dan anggota DPR serta DPD di masing-masing wilayah.
"Sulit kalau 1 desa Rp 1 miliar. Kalau 1 desa Rp 1 miliar berarti kita butuh Rp 70 triliun. Mungkin itu dioptimalkan kepada daerah yang sulit di pedalaman, angkanya sedang kami bahas," terang John.
John menegaskan bahwa DPD hanya akan menyepakati jika DPR memiliki ide yang sama terkait dana aspirasi. "Ada dapil yang dikuasai orang tertentu sehingga incumbent akan menang terus. Oleh karena itu DPD menolak dana aspirasi yang diusulkan DPR itu," tegas John.
(van/yid)
