SBY Tak Hadiri Muktamar, Amien Minta Warga Muhammadiyah Berbaik Sangka

Yogyakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan menghadiri secara langsung pembukaan Muktamar ke 46 dan peringatan Satu Abad Muhammadiyah pada tanggal 3 Juli 2010 di Yogyakarta. Presiden akan membuka dari Madinah melalui teleconference.

Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien Rais meminta warga Muhammadiyah untuk khusnudzon atau berbaik sangka atas
ketidakhadiran secara langsung presiden SBY itu.

"Kita harus khusnudzon atau berbaik sangka. Tidak boleh suudzon atau berburuk sangka. Mosok mau umroh tidak boleh," ungkap Amien saat dialog publik 'Kepemimpinan Muhammadiyah & Kepentingan Politik' yang diselenggarakan LP3M Muhammadiyah di Asri Medical Center (AMC) di Jalan HOS Cokroaminoto, Yogyakarta, Selasa (29/6/2010).

Menurut Amien, alasan Presiden tidak hadir juga masuk akal. Sebab mulai minggu lalu Presiden menghadiri konferensi G20 di Toronto, Kanada. Pulangnya mampir ke sejumlah negara, di antaranya di Turki serta melakukan umroh. Tepat tanggal 3 Juli 2010, SBY melaksanakan ibadah umroh.

"Pembukaan akan dilakukan dari sana," katanya.

Namun secara kalkulasi politik, imbuh Amien, hal itu dapat dilihat ada sesuatu yang salah atau kurang pas. Dia mengakui adanya ketidakharmonisan antara SBY dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin saat pemilihan presiden lalu yang lebih condong ke Jusuf Kalla.

"Alasan SBY itu juga multitafsir. Memang ada yang khusnudzon, semi kusnudzon, atau malah ada yang suudzon. Salahnya kenapa saya tidak tahu, Wallahualam," jawab Amien.

Hal senada juga dikatakan oleh pengamat politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), Prof Dr Bambang Cipto. Ketidakhadiran SBY dalam pembukaan
muktamar lebih dilatarbelakangi oleh sikap Muhammadiyah yang mendukung JK. Sikap yang ditunjukkan SBY adalah sebuah bentuk eksplosif politik yang tidak bisa hilang begitu saja.

"Ini beda dengan di Barat, orang tidak setuju, tidak suka akan cepat selesai. Sedang di kultur kita orang Indonesia, hal itu tidak bisa seperti itu dan akan terus dibawa," pungkas dia.

(bgs/nwk)