Konfederasi Parpol ala PAN Sekedar Wacana Hadapi Revisi UU Pemilu

Jakarta - Wacana konfederasi parpol yang dilontarkan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiharto terus menuai kontroversi. Sekretaris FPAN DPR Viva Yoga Mauladi menegaskan wacana konfederasi parpol bukan untuk menyaingi Setgab koalisi, tetapi sekadar berwacana untuk menyambut revisi UU Pemilu.

"PAN itu bagian dari koalisi yang konsisten. Kita setia dari awal, lihat kasus Century. Jadi jangan lupakan itu. Soal konfederasi parpol, itu hanya sebagai wacana dalam revisi UU 10/2008 soal Pemilu," kata Viva kepada detikcom, Senin (28/6/2010).

Menurut Ketua DPP PAN ini, gagasan konfederasi parpol hanya sebagai alternatif dari wacana yang penyederhanaan parpol. Karena itu, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Setgab koalisi yang lahir dari semangat UU 10/2008.

"Dalam konsepnya, tiap-tiap partai ini tetap punya eksistensi, tapi pada pemilu bersatu padu untuk mengambil keputusan. Jadi tidak melebur dan diakuisisi, tapi masing-masing berdiri sendiri," terangnya.

Kesepakatan bersama itu bertujuan untuk pemilihan anggora DPR, presiden dan kepala daerah. "Jadi semangat dari usulan ini untuk menghindari suara yang hilang akibat sistem parliamentary treshold yang diterapkan sekarang," imbuhnya.

Sebelumnya wacana konfederasi ini dipahami sebagai upaya PAN untuk menggerogoti peran dan pengaruh Setgab koalisi yang dipimpin Golkar dan ketua umumnya Ical. Langkah PAN ini dinilai sebagai bentuk kecemburuan dari PAN yang harusnya mendapat peran penting dalam Setgab mengingat Hatta adalah ketua tim sukses pemenangan SBY-Boediono.

(yid/fay)