Gas Meledak Karena Banyak Selang Palsu, Polisi Harus Bertindak

Jakarta - Menko Kesra Agung Laksono meminta aparat kepolisian segera melakukan tindakan tegas kepada para pemalsu perangkat tabung gas. Sebab karena ulah para pemalsu ini, menjadikan tabung gas banyak meledak.

"Langkah yang dilakukan terhadap ledakan ini, kita identifikasikan adanya kelemahan pada komponen tertentu. Ada selang yang bocor, ada yang tidak sesuai standar, seperti karet yang dicampur dengan plastik, jadi mudah robek selangnya. Jadi belum sampai 2 tahun sudah bocor duluan," kata Agung kepada wartwan di kediamannya, Jl Cipinang Cipedak, Jakarta, Minggu (27/6/2010).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, selain soal pemalsuan, ada juga soal regulator(kepala selang) yang dipalsukan dengan menggunakan label SNI palsu. "Saya meminta yang memalsukan barang itu agar segera menyetop, baik yang memalsukan selangnya atau regulatornya. Dan kepolisian segera menindak pabrik yang memproduksi baranag palsu ini," tegasnya.

Agung menduga barang-barang palsu perangkat tabung gas ini diduga ada jutaan unit yang beredar di masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi di media baik melakukan iklan atau layanan masyarakat lainnya. 

"Bisa pakai iklan sosialisasinya. Juga dihimbau pengunaan tabung yang benar seperti apa, ruangannya jangan tertutup rapat dan syarat lainnya," paparnya.

Menurut Agung, semua pihak bertanggung jawab atas ledakan tabung gas ini. "Semuanya bertanggung jawab, polisi, Kementerian ESDM, Kemendag, dan Pertamina. Kalau Menko Kesra hanya mengkoordinir, tidak menangani tugas kementerian," terangnya.

Apakah ada kebijakan lain soal kemungkinan mengunakan minyak tanah kembali dalam meminimalisir ledakan yang lebih luas, Agung menjawab tegas. "Kalau kembali ke minyak tanah itu lebih parah. Karena dengan program konversi ini penghematan bisa mencapai Rp 30 triliun dan ramah lingkungan," tegasnya.

"Pabrik harus menghentikan produk ilegal karena tidak menguntungkan dan hanya mencelakakan. Polisi juga harus mengawasi dan mengambil tindakan tegas," imbuh mantan Ketua DPR ini.

(ddt/fay)