Presiden Diminta Percepat Seleksi Komisi Yudisial

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mempercepat proses seleksi pimpinan Komisi Yudisial. Diharapkan, tenggat waktu 1 Agustus 2010, pimpinan baru KY telah terpilih guna mengurangi kekosongan jabatan.

Desakan itu dikeluarkan oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang terdiri antara lain Indonesia Legal Roundtable (ILR), Indonesian Corruption Warch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

"Presiden dan panitia seleksi harus cepat mengejar keterlambatan proses seleksi. Hingga pada waktunya, komisioner baru telah terpilih," kata Direktur Operasional ILR, Asep Rahmat Fajar di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Minggu (26/6/2010).

Menurut catatan KPP, pembentukan pansel sudah terlambat. Bila pemerintah serius, setidaknya pansel terbentuk Februari lalu. Tetapi presiden tampak lamban sehingga baru terbentuk 2 bulan kemudian.

"Sekarang sisa waktu tinggal 36 hari saja. Padahal kalau mau mengacu ke UU KY, idealnya butuh waktu 6 bulan," sesal Asep.

Ketidakseriusan lain, masih menurut KPP, yakni anggaran pansel KY sebanyak Rp 6 miliar tidak kunjung turun. Alhasil, pansel tidak akan bisa melaksanakan tahapan seleksi dengan baik karena tidak ada dukungan logistik pemerintah.

"Tanpa mengurangi kualitas seleksi, pansel sendiri harus lebih aktif dan mengambil inisiatif untuk menyiasati proses seleksi yang tinggal 36 hari," tegas Asep.

(Ari/fay)