DPD Nilai Pemerintah Lamban Tangani Gempa Papua

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pemerintah sangat lamban menangani bencana gempa bumi di Kabupaten Yapen Kepulauan dan Biak, Papua. Lebih dari sepekan, tindakan yang dilakukan untuk menangani akibat dari gempa tersebut kurang optimal.

"Hingga lebih sepekan, Pemerintah belum berbuat yang optimal, padahal bencana alam itu telah mengakibatkan kerugian jiwa dan harta," kata Wakil Ketua DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, melalui keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (26/6/2010).

Gempa mengguncang kedua daerah di Papua itu pada Rabu (16/6) pekan lalu. Gempa itu berkekuatan cukup besar, 7,1 SR serta menimbulkan korban jiwa. Hingga kini, tercatat 17 orang yang meninggal dunia, 24 orang yang terluka, dan 4.606 orang pengungsi.

Menurut GKR Hemas, kelambanan pemerintah menangani gempa bumi di Papua menandakan ketimpangan perhatian pemerintah terhadap seluruh daerah di Indonesia. Seharusnya, pemerintah memperlakukan seluruh daerah sama pentingnya, baik yang berjarak jauh maupun yang berjarak dekat dari pusat kekuasaan.

"Apa karena Papua itu jauh dari Jakarta, sehingga luput dari perhatian pemerintah? Berbeda, misalnya, jika gempa bumi mengguncang Jawa, Bali, atau Sumatera, akan banyak yang berbondong-bondong memamerkan perhatian," ucap Ketua Task Force Penanggulangan Bencana DPD ini.

Ditambahkannya, DPD mendesak pemerintah bergerak cepat dan tanggap agar gempa bumi di Papua segera tertangani. Pemerintah harus turun tangan langsung sebagai bukti keseriusannya mewujudkan pemerintahan yang bertindak adil.

"Sayangnya, pernyataan berduka dari presiden atau wakilnya pun tidak terucap sekalimat pun. Daerah-daerah sungguh membutuhkan tindakan yang nyata, bukan sekadar hiasan kata-kata demi pencitraan belaka," sesal GKR Hemas.

(irw/irw)