Gerindra dan Hanura Tolak Pengembalian Hak Pilih TNI

Jakarta - Dua partai oposisi Gerindra dan Hanura menolak keras pengembalian hak politik TNI. TNI diyakini tidak bisa netral dalam berpolitik jika hak pilihnya diberikan pada Pemilu 2014.

"Menggunakan hak pilih TNI sebaiknya tidak diterapkan. TNI sulit netral," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam diskusid bertemakan 'Menyoal Hak Pilih TNI' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/6/2010).

Muzani menyampaikan, garis komando yang keras dan lugas membedakan TNI dengan rakyat sipil. Muzani menilai pilihan politik anggota TNI pun akan cukup seragam. "Bagaimana garis komandonya, apakah mungkin komandannya pilih Gerindra, anak buahnya pilih Golkar?" papar Muzani.

Muzani khawatir dominasi kekuasaan pada saat TNI memiliki hak pilih dalam pemilu era Orba akan terulang kembali. "Pada saat itu kalau suara TNI kecil maka yang akan kena marah adalah komandannya," keluh Muzani.

Penolakan wacana pengembalian hak politik TNI juga disampaikan oleh Partai Hanura. Partai yang pimpinannya mantan Panglima TNI ini juga keberatan prajurit TNI bisa ikut nyoblos dalam Pemilu 2014.

"Hak berpolitik TNI belum perlu. Lebih baik TNI bersikap netral sebagai pengaman," terang Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Abdillah Fauzi Ahmad.

Menurut Fauzi, pengembalian hak pilih TNI tidak akan efektif mengingat jumlah TNI yang tidak signifikan. "Karena jumlahnya sedikit dan tersebar di seluruh Indonesia sehingga suaranya tidak akan signifikan dan tidak akan mendapat satu kursi pun di DPR," terang Fauzi.

Fauzi menyarankan TNI lebih baik konsentrasi mewujudkan ketertiban umum. Fauzi khawatir hak pilih TNI dapat mengganggu stabilitas politik.

"TNI itu yang harus dipertahankan senjatanya untuk mengamankan negara. Kalau masuk politik malah menimbulkan carut marut," tegasnya.

(van/yid)