.webp)
"Ini perlu dipertajam lagi dalam konteks permohonan ini. Saya selama sidang, baru pertama kali menemui permohonan, belum menemui batu konflik atas aturan yang diajukan," kata Akil Muchtar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, (25/6/2010).
Lebih lanjut dia menjelaskan, surat permohonan lebih banyak menjelaskan kasus-kasus yang dihadapi pemohon prinsipal (Susno Duadji) yang dialami atas perlakuan penyidik Polri. Jika hal tersebut yang diinginkan, maka larinya adalah KUHAP pasal 50-68 tentang hak-hak tersangka.
"Sedangkan dalam konteks yang diuji yaitu pasal 10 ayat 2 UU Nomor 13/2006 memang tidak bisa dilepaskan dari pasal 10 ayat 1. Mengapa? Karena saksi dan korban tak bisa dituntut," ujar Akil.
Dia juga meminta penjelasan tentang doktrin ahli hukum pidana atau literatur yang menjelaskan jika saksi dijadikan tersangka lalu harus dibebaskan. Jika tidak, maka pemohon dapat mengajukan dengan membandingkan pada kasus-kasus di luar negeri.
"Kalau tujuan akhirnya membatalkan pasal 10 ayat 2, maka pertentangan yang dijamin itu harus bisa nyata-nyata dibuktikan. Apa yang bertentangan?" jelasnya.
Nasehat hakim ini diberikan dalam sidang pertama yudisial review Pasal 10 ayat 2 pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan ini dilatari batalnya pemindahan Susno ke safe house milik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam permohonannya, salah satu pengacara Maqdir Ismail, menjelaskan Polri dalam menafsirkan pasal tersebut dengan interpretasi sendiri sehingga pemohon kehilangan hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan sesuai UUD 1945 ayat 27 ayat 1. Serta pasal 28D ayat 1 tentang jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
"Terimakasih atas nasihat-nasihat hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kami akan melihat kembali doktrin-hukum hukum pidana kita dan akan memperbaiki permohonan," janji Maqdir kepada MK.
(asp/rdf)
