Kesejahteraan TNI Lebih Penting Dibanding Memberi Hak Pilih

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai belum waktunya mendapatkan kembali hak pilih pada pemilu mendatang. Wacana ini harus dihentikan, TNI diminta tetap fokus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengamat militer LIPI Jaleswari Pramowardhani mencatat masih ada 3 persoalan mendasar di tubuh TNI yang harus diselesaikan dalam 15 tahun ke depan. Pertama, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kedua, pemenuhan kesejahteraan prajurit. Ketiga, sosialisasi prinsip-prinsip keadaan demokrasi.

"Setelah 3 hal itu terpenuhi, baru kita berpikir tentang hak pilih TNI," kata Dhani, panggilan akrabnya, kepada detikcom, Jumat (25/6/2010).

Menurut Dhani, sebagai warga negara TNI memang memiliki hak untuk memilih yang dilindungi oleh UUD. Tetapi di kalangan TNI sendiri pengembalian hak pilih masih menjadi pro dan kontra, kesejahteraan prajurit sebaiknya lebih diutamakan.  

"Hak yang paling mendasar saja soal kesejahteraan masih jauh, kok malah memberikan hak pilih. Kita sering kebolak-balik dalam menentukan prioritas," cetusnya.

(did/nrl)