.webp)
Pakar bencana asing yang diundang antara lain, Professor Antony Saich dan Dr. Arnold Howitt dari Sekolah Ilmu Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, Amerika Serikat (AS). Keduanya membagi pengalaman AS dan China dalam hal manajemen bencana dan pengelolaan situasi krisis.
Kedua pakar tersebut berbicara di depan petinggi lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kebencanaan, seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika), Badan Geologi ESDM, Badan SAR Nasional, serta akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga riset, dalam sebuah sesi diskusi di Istana Presiden.
Berdasarkan surat elektronik yang diterima, Kamis (24/6/2010), acara juga dihadiri SKP BSB Andi Arief, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, dan almuni Sekolah Ilmu Pemerintahan Universitas Harvard, Agus Harimurti Yudhoyono.
"China memiliki pengalaman yang baik dalam menangani gempa dan banjir seperti kita. Sementara AS berpengalaman mengelola situasi krisis pada saat badai topan. Pengalaman kedua negara sangat relevan untuk kita jadikan referensi," kata Soeyanto, PhD Cand., Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB).
Menurut Soeyanto, kedua negara tersebut berhasil mengembangkan sistem manajemen bencana yang tangguh, yang bertumpu pada kepemimpinan yang efektif antar lembaga pemerintah yang terkait dengan kebencanaan, serta pembangunan sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang kajian kebencanaan.
Sedangkan Howitt mengatakan, koordinasi menjadi salah kata kunci dalam mengatasi krisis pada saat bencana terjadi. Sebab pemerintah di pusat dan daerah memiliki bermacam-macam lembaga yang terkait dengan kebencanaan.
"Koordinasi yang efektif itu bukan hanya soal kemampuan membangun relasi antar lembaga, tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kita mendesain relasi dan pembagian kerja yang tepat antar lembaga," kata pakar manajemen krisis dari Universitas Harvard itu.
Howitt menegaskan, apabila desain kelembagaan itu sudah tepat, maka pekerjaan rumah berikutnya adalah reformasi birokrasi dalam hal pengembangan sumberdaya manusia. Ia prihatin karena mendengar bahwa di berbagai provinsi di Indonesia, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) banyak diisi oleh tenaga-tenaga yang tidak memiliki kompetensi di bidang kebencanaan.
"Bahkan ada teman yang berseloroh, BPBD lebih banyak diisi sarjana agama," ungkapnya.
Karena itu, lanjut Howit, pengembangan sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang kebencanaan adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia yang tak bisa ditunda-ditunda. Apalagi sampai menunggu Jakarta terkena gempa.
"Apabila diperlukan, Harvard bersedia memberikan pelatihan mengenai manajemen bencana kepada tenaga-tenaga di institusi kebencanaan di Indonesia," ungkap Howitt.
(djo/ndr)
