Eks Dirjen AHU Sudah Minta Menkum HAM Evaluasi Pungutan Sisminbakum

Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Zulkarnain Yunus mengaku sudah meminta kebijakan pungutan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dievaluasi. Terutama soal duit yang nilainya mencapai ratusan miliar, apakah masuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ataukah Badan Layanan Umum (BLU).

Sebab, dari kesimpangsiuran ini, perkara bermula.

"Sudah diusulkan ke Pak menteri waktu itu Pak Hamid Awaludin untuk dievaluasi. Lalu diteruskan ke Menkeu Sri Mulyani dan minta dijadikan PNBP. Tapi belum ada peraturan pemerintah (PP) jadi belum bisa
terlaksana," kata Zulkarnaen Yunus seperti dikutip pengacaranya, Sulistiowati.

Hal itu disampaikan Sulistiowati usai sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Rabu (23/6/2010).

Alhasil, selama menjabat menjadi Dirjen, pihaknya menganggap tidak bersalah. Zulkarnaen hanya menjalankan kebijakan pemerintah sebelumnya yakni memungut duit Sisminbakum dan membagi 90 persen untuk swasta dan 10 persen untuk koperasi Ditjen AHU.

Zulkarnaen, tandas Sulistiowati, tidak pernah merasakan bahkan mengorupsi duit Sisminbakum.

"Itu 100 persen murni uang swasta kok. Kalaupun kita menggunakan (dari bagian 10 persen-red), untuk perjalanan dinas, karena diminta dari Sekretariat Negara (Setneg) langsung. Suratnya ada kop gambar garuda ya masak kita menolak. Perginya pun tidak sendiri, dengan menteri, staff atau pejabat yang lain," imbuhnya.

Pun demikian, jaksa penuntut umum (JPU) Jeffry Makapedoa bersikukuh Zulkarnaen bersalah dan ikut bertanggungjawab. Pihaknya akan menyiapkan berkas tuntutan 2 pekan lagi, Rabu (7/7/2010).

(Ari/nwk)