Anak Suyud Curhat di Depan Hakim MK

Jakarta - Sidang uji materi UU tentang Judi dengan pemohon Suyud dan Lim Dat Kui kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/6/2010). Dalam fakta persidangan didengarkan keterangan saksi yang menceritakan nasib Suyud yang dibui gara-gara judi bermodal Rp 58 ribu.

"Kalau besuk bapak nggak butuh Rp 100-200 ribu. Harus bayar ke sana-sini," kata putri Suyud, Endah (44), saat memberikan kesaksian di persidangan yang dipimpin hakim konstitusi Mahfud MD di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Bahkan, tuturnya, penahanan Suyud yang tertangkap tangan berjudi di Pasar Sumur Batu, disembunyikan agar anak-anaknya tidak mengetahui nasib sang ayah. "Sayah nggak kasih tahu anak-anak. Saya bilang bapak lagi di Jawa ngangon kambing," ujarnya di depan Majelis Hakim.

Pihak keluarga juga pernah meminta permohonan penangguhan penahanan Suyud, namun penegak hukum
menolak permohonan tersebut. Akibat penahanan itu, lanjut Endah, pihak keluarga terlantar karena tidak
dinafkahi sang ayah.

"Ya keteteran, karena kalau ada seperak dua perak juga bisa bantu keluarga," tuturnya menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon

Sementara itu dari keterangan pemerintah yang dibacakan Kasubid Penyiapan dan Pendampingan Sidang MK Kemenkum HAM Mualim Abdi mengatakan, Pemohon yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan mohon untuk diuji.

"Apa yang dialami Pemohon semata-mata berkaitan dengan proses penegakan hukum," kata Abdi.

Sidang ditunda 14 hari ke depan untuk mendegarkan kesimpulan dari kedua pihak.

Pada tahun 2006, Suyud, seorang pengumpul sayuran, diajak teman-temannya main judi gaple bermodal uang Rp 58 ribu. Tapi tak dinyana, datanglah polisi. Suyud pun digelandang, diperiksa, dituntut dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis 4 bulan penjara harus dinikmatinya.

Lepas dari sel, trauma menyelimutinya. 4 tahun kemudian dia berjuang agar judi dilegalkan. Caranya dengan mengajukan uji materi aturan larangan berjudi ke MK.

Liem Dat Kui juga meminta hal serupa. Keduanya diwakili pengacara Farhat Abbas. Mereka berpendapat, UU larangan judi telah membuat hak konstitusi mereka dirugikan.

Mereka mengajukan 14 norma untuk diuji karena dianggap penuh diskriminasi. Dalam KUHP, yang diajukan yakni Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), Pasal 303 bis ayat (2).

Dalam UU 7/1974, pemohon mengujikan Pasal 1 yang berbunyi “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, lalu Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5.
(ahy/nwk)