Menimbang Suara TNI di Pemilu 2014

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggulirkan wacana TNI boleh mengunakan haknya dalam pemilu mendatang. Wacana tersebut dia kemukakan di Istana Cipanas menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dikembalikannya hak suara TNI dalam Pemilu 2014 nanti.

"Hak politik anggota TNI tidak boleh dikebiri, tidak boleh dicabut," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Cipanas, Cianjur, Jumat (18/06/2010) lalu.

Ucapan SBY ini pun disambut banyak pihak. Banyak yang pro. Tapi tak sedikit jang kontra. Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), melalui rilis menyampaikan, PD mendukung usulan TNI bisa memilih pada Pemilu 2014.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendukung pengembalian hak pilih bagi TNI pada Pemilu 2014. Anis mengklaim PKS memiliki banyak dukungan dari kalangan TNI.

"Secara pribadi mendukung. Saya kira situasinya sudah normal, sudah waktunya TNI punya hak pilih," ujar Anis di sela-sela acara Munas II PKS di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (20/6/2010) lalu.

Dukungan serupa juga dilontarkan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Makmur Keliat. Menurutnya, TNI juga layaknya warga negara lain yang punya hak suara.

"Tentara juga warga negara. Secara filosofis, hak untuk memilih harus diberikan. Kecuali kalau kita menganggap mereka bukan warga negara," kata Makmur dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (22/6/2010) malam.

Namun, bagi kubu yang kontra, gagasan untuk mengembalikan hak politik TNI dan Polri dalam pemilihan umum dianggap sebagai usaha mendukung kekuatan politik yang sedang berkuasa. Hal ini dikarenakan gagasan tersebut muncul dari presiden dan politisi.

"Gagasan tersebut muncul justru dari presiden dan politisi. Ini seperti hasrat untuk mendukung kekuatan politik yang sedang berkuasa," kata Ketua Setara Institute, Hendardi. Di samping itu, secara psikologis TNI juga dianggap belum siap.

Ketua MPP PAN Amien Rais juga tidak sepakat dengan rencana mengembalikan hak politik kepada TNI dalam Pemilu 2014. Amen khawatir akan terjadi konflik kepentingan di internal TNI dan membahayakan stabilitas nasional.

"Sampai kapan pun TNI harus netral. Sampai kapan pun politik itu konflik kepentingan," ungkap Amien

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan menolak keras usulan pengembalian hak pilih TNI dalam pemilu mendatang. Alasannya, keikutsertaan TNI dalam Pemilu dan Pilkada yang masih relatif panas dikhawatirkan malah makin memperunyam situasi.

Bola ada di tangan DPR. Jika memang sudah dianggap perlu, wakil rakyat tersebut agar segera membahasnya. Tapi jika belum dianggap perlu, tak perlu lama-lama memperdebatkan masalah ini. Tapi setidaknya, perkataan Ketua DPR Marzuki Alie bisa menjawab polemik tersebut.

"Andaikata TNI diberikan kebebasan, apakah akan lebih siap dan tidak terprovokasi dengan realita demokrasi pada saat ini. Dikhawatirkan ikut terpancing, maka stabilitas politik justru akan menjadi terganggu," tutur Marzuki Alie. (anw/anw)