"Saya pikir hak pilih bagi TNI/Polri itu paling cepat baru 2 pemilu ke depan, 2019 saja," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi di Kantor Lemhanas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2010).
Pemilu 2014 dinilai bukan waktu yang tepat bagi pengembalian hak politik bagi anggota TNI/Polri dan hak untuk dipilih bagi PNS. Muladi mengingatkan Pemilu 2014 merupakan moment bagi regenerasi dan transisi kepemimpinan nasional baik di pemerintahan serta parlemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengingat mengawal proses transisi regenerasi adalah misi penting, maka Muladi yakin pemberian hak pilih bag TNI/Polri dan PNS di 2019 bukan waktu yang terlalu lama. Sebab tugas utama dari TNI/Polri
termasuk PNS adalah mengawal keamanan negara.
"Saya pikir itu tidak melanggar HAM juga," sambung mantan Rektor Undip ini.
(lh/nwk)










































