Golkar: Jangan-jangan Ada Balas Budi Partai Demokrat

Jakarta - Partai Golkar menilai masuknya anggota KPU Andi Nurpati ke dalam kepengurusan Partai Demokrat (PD) menimbulkan spekulasi negatif terhadap KPU. KPU sebagai lembaga yang independen seharusnya tetap terjaga dan tidak dikotori oleh prilaku anggotanya yang tidak netral.

"Ada pertanyaan tersisa, jangan sampai ini deal balas budi terhadap apa yang telah dicapai PD. Jangan-jangan ada balas budi," ujar Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2010).

Priyo mengaku sudah memerintahkan kader Golkar di Komisi II untuk segera merevisi UU penyelenggaraan pemilu. Priyo berharap independensi KPU diperketat lagi untuk menghidari kasus Andi Nurpati terulang lagi.

"Perlu kemudian persyaratan yang lebih tegas konsekuensinya apakah sanksi tegas. Sebab, independensi KPU dipertanyakan di semua lini," terang Priyo.

Sebelumnya diberitakan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menilai sikap Andi Nurpati yang keluar di tengah jalan sebagai anggota KPU untuk berpolitik sebagai tindakan yang tidak etis. Karena itu, Andi harus dipecat dengan tidak hormat.

(van/yid)