Kiemas: Hak Pilih TNI Tak Haram, Tapi Juga Tak Sakral

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas (TK) angkat bicara soal wacana dikembalikannya hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada pemilu mendatang. Menurutnya, hak pilih TNI tidak haram, tapi juga tidak sakral.

"Bukan haram TNI ikut, tapi juga bukan sakral," kata TK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2010).

Menurut TK, soal hak pilih tersebut harus dikembalikan lagi kepada TNI. "TNI sendiri yang jawab sudah layak atau belum. Tanya tentaranya juga, sudah siap belum untuk netral," katanya.

TK menilai, reformasi TNI yang sudah berjalan sejak penghapusan dwi fungsi ABRI tahun 1999, belum bisa melepaskan sepenuhnya pengaruh TNI di masyarakat, khususnya di daerah.

"Belum selesai pengaruh TNI di masyarakat," kata 'lawan' Orde Baru ini.

TK mengingatkan, dwi fungsi ABRI yang berjalan selama kurang lebih 50 tahun bukanlah hal yang main-main. Tidak gampang melepas pengaruh TNI dengan masa berkuasa yang begitu panjang.

(lrn/nwk)