PPP: Soal Hak Pilih TNI, Ancaman Destruktifnya Lebih Besar

Jakarta - PPP menilai wacana pengembalian hak pilih prajurit TNI dalam Pemilu 2014 terlalu beresiko. Hal itu akan memicu politisasi TNI yang dikhawatirkan bisa menganggu stabilitas proses demokrasi yang sedang berjalan.

"Politisasi TNI dengan memberikan hak memilih kepada anggota TNI dalam Pemilu 2014 akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada detikcom, Senin (21/6/2010).

Lukman menilai sebagai pasukan keamanan, TNI memang lebih baik tetap berada dalam posisi netral. Karena jika masuk ke panggung politik akan mengingatkan pada memori masa lalu yang menuai protes keras dari parpol dan warga sipil.

"Ancaman destruktifnya bagi proses demokratisasi lebih besar daripada nilai positif yang mau diraih," terang Lukman.

Lukman menambahkan, Pidato SBY soal hak pilih TNI tidak boleh dikebiri memang tidak salah. Namun
demikian, ada pasal dalam UUD 1945 yang mengatur soal hak berpolitik warga negara.

"Pembatasan penggunaan hak memilih tak melanggar HAM karena dimungkinkan oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, berdasarkan pertimbangan ketertiban umum," terangnya.

(van/yid)