Ketua DPR Nilai TNI Belum Siap Berpolitik

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) menilai belum saatnya prajurit TNI bisa mengunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014. Sebab, TNI bisa terpancing politik praktis dan malah mengakibatkan instabilitas politik jika diberikan hak pilihnya.

"Pendapat Pak SBY tepat bahwa kita tidak boleh membatasi hak Politik TNI, namun masih perlu pertimbangan pada saat ini," ujar Marzuki kepada detikcom, Senin (21/6/2010).

Marzuki khawatir masuknya TNI dalam dunia politik bisa menuai protes masyarakat. Sehingga stabilitas politik akan terganggu akibat stabilitas nasional ikut bergoyang.

"Andaikata TNI diberikan kebebasan, apakah akan lebih siap dan tidak terprovokasi dengan realita demokrasi pada saat ini. Dikhawatirkan ikut terpancing, maka stabilitas politik justru akan menjadi terganggu," terang Marzuki.

Apalagi, lanjut Marzuki, kebanyakan politisi di Indonesia belum dewasa. Marzuki yakin masuknya suara TNI ke parpol tertentu akan menuai protes keras dari partai yang kalah.

"Apakah demokrasi sekarang ini sudah on the right track, mengingat masih belum siapnya elit kita untuk menerima kekalahan. Banyak sekali calon yang kalah namun tidak menerima kekalahan dengan menggerakkan demo yang anarkis," jelas Marzuki.

Belum lagi anggaran pemilu yang tentu saja akan membengkak. Protes masyarakat pun diperkirakan menjadi tidak terhindarkan. "Tingkat kemiskinan masih tinggi, sehingga mudah sekali terprovokasi karena pertimbangan dana," tegasnya.

(van/yid)