Budiman: Apakah KPU 'Kader Partai Undercover'?

Jakarta - Masuknya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai dua pemilu berturut-turut, yakni Anas Urbaningrum (2004) dan Andi Nurpati (2009), ke Partai Demokrat, menambah kecurigaan sebagian kalangan soal dugaan ketidakindependenan KPU selama ini. Hal ini juga mengundang pertanyaan apakah KPU cuma jadi tempat bersembunyi calon kader parpol.

"Sudah dua kali orang KPU masuk atau bergabung ke partai yang sama. Kalau begini, apakah KPU bukan cuma jadi Komisi Pemilihan Umum tapi 'Kader Partai Undercover'?" kata anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko kepada detikcom, Minggu (20/6/2010).

Politikus PDIP ini mengatakan, semoga gagasan tentang kemandirian KPU yang diusulkan Partai Demokrat bukan cara undercover (terselubung) untuk menempatkan sel-selnya dalam lembaga penyelenggara pemilu ini. Seperti diketahui, dalam revisi UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Partai Demokrat sangat menentang kader parpol didudukan menjadi anggota KPU.

"Padahal penting untuk memasukkan unsur-unsur partai dalam KPU agar di dalamnya ada checks and balances antar elemen-elemen partai yang ada," kata mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik ini.

Mengutip teori Nash Equilibrium, Budiman mengatakan saat setiap orang yang setara berebut ingin mendapat sesuatu, tak satupun mereka mendapatkan sesuatu itu. Tidak adanya pengawasan di internal KPU, kata Budiman, justru memberi kesempatan kepada kekuasaan untuk mengintervensi lembaga itu.

"Jika wakil-wakil partai di KPU dianggap berpotensi memanfaatkan KPU untuk kepentingan politik mereka, maka tak satu pun dari mereka bisa melakukan itu, karena pasti yang lain akan mengawasinya," kata Budiman tentang usulan partainya itu.
(lrn/lrn)