MenkumHAM: Hak Presiden Membentuk Satgas

Jakarta - Presiden, sebagai pemengang kekuasaan eksekutif tertinggi, mempunyai hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menyukseskan tugas kenegaraan. Pembetukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum adalah bagian dari hak presiden itu.

"Hak presiden untuk membentuk Satgas yang dilaksanakan berdasarkan Keppres," kata MenkumHAM, Patrialis Akbar.

Hal itu dikatakan Patrialis usai acara nonton bareng Piala Dunia, di kantor KemenkumHAM, Jl Rasuna Said, Jaksel, Sabtu (19/6/2010) malam. Patrialis menanggapi rencana uji materi Keppres Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Haris Rusli Moti (Petisi 28) ke Mahkamah Agung (MA).

Patrialis mengatakan, Satgas dibentuk presiden dalam rangka mensukseskan tugas-tugas negara khususnya pemberantasan terhadap mafia hukum. Satgas, kata Patrialis, mempunyai kemampuan membongkar mafia secara signifikan.

"Itu jelas berguna bagi negeri ini. Kalaupun ada orang yang berkeberatan, kita juga tidak tahu kenapa keberatan," kata Patrialis.

"Satgas membantu Kejaksaan, KPK untuk memberikan informasi, lalu temuan-temuan bagi hukum. Kalau kita ingin supremasi hukum dan pemberantasan korupsi diberantas, kenapa mesti keberatan," imbuh Patrialis.

(lrn/lrn)