Jabat Waketum, Jhonny Allen Ancam Citra Demokrat

Jakarta - Masuknya Jhonny Allen Marbun dalam struktur pengurus DPP Partai Demokrat dikritik. Alasannya meski masih berstatus saksi, namun nama Jhonny kerap dikait-kaitkan terkait dugaan suap kasus pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur. Kasus yang ditangani KPK itu menyeret mantan politisi PAN Abdul Hadi Djamal.

"PD pendukung utama SBY, dan SBY kampanyenya antikorupsi, harusnya dipandang salah satu indikator utama merekrut orangnya. Kehadiran Jhonny Allen bisa jadi merugikan citra Partai Demokrat dan SBY ke depan," ujar Koordinator Bidang Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Fahmi menilai posisi Waketum PD yang diberikan kepada Jhonny memberi kesan
partai itu memberi perlindungan politik atas kasus yang sedang didera Jhonny. Fahmi menilai kasus travel check pemilihan DGS BI yang didera Jhonny sudah tinggal selangkah lagi diputus KPK.

"Sebelum terlambat searifnya dijadikan Anas untuk membersihkan kabinetnya dari orang kotor. Selama ini yang kita lihat yang bersangkutan statusnya di KPK kan tertahan dan data sudah cukup untuk menyeretnya," ingat Fahmi.

Namun demikian Fahmi tak yakin Anas sebagai Ketum PD akan melepas Jhonny dari kepengurusan PD. Pasalnya, Jhonny tak sedikit pengorbanan untuk PD.

"Bisa jadi dia direkomendasikan oleh orang yang posisinya tidak main-main. Jasanya buat partainya itu tidak kecil sebagai penyumbang partai," tutupnya.

(van/ndr)