SBY Berharap Jangan Ada Lagi Pejabat Korupsi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberi izin untuk pemeriksaan 150 pejabat daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Merasa prihatin, SBY berharap jangan lagi ada pejabat yang menilap uang rakyat.

"Presiden minta jangan tambah banyak kasus lagi. Kalau misalnya sudah terdakwa, kita langsung ganti nonaktifkan. Penggantinya tidak terlibat kasus lagi. Setiap yang terdakwa kita nonaktifkan," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (17/6/2010).

150 Pejabat daerah yang diperiksa, menurut Gamawan adalah mereka-mereka yang menjabat saat awal pemerintahan Presiden SBY pada 2004 lalu. Mereka terlibat kasus korupsi bukan hanya karena memperkaya diri sendiri saja. Namun karena ketidaktahuan prosedur.

"Karena definisi korupsi itu bukan hanya memperkaya diri sendiri. Tapi juga memperkaya orang lain," tutur mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, presiden meminta agar para pemimpin daerah meminimalisir anggaran dana saat kampanye dalam pilkada.  "Jangan main politik uang, karena itulah beban calon kepala daerah ini makin besar. Akhirnya bisa terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Tugas kita adalah bagaimana menyederhanakan biaya kampanye itu tidak sebesar sekarang lagi," paparnya.

Gamawan mencontohkan, di Inggris misalnya, pengerahan masa sangat terbatas tidak
seperti di Indonesia. Tempat-tempat untuk kampanye juga terbatas. Sementara yang diperbanyak adalah debat publik.

"Kalau kita kan pengerahan massa yang banyak, terus mobilnya terguling masuk jurang, konflik di tempatnya, itu memerlukan biaya yang besar sekali dengan pengerahan massa itu. Sistemnya harus diatur," harap Gamawan.

(anw/fay)