Apa pun Nama Baru Dana Aspirasi, PDIP Tetap Menolaknya

Jakarta - Dana aspirasi berubah nama menjadi Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah Melalui Kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang Berbasis pada Daerah Pemilihan. Tapi apa pun nanti namanya, PDIP tetap bertekad untuk menolak usulan yang terus didorong oleh Partai Golkar itu.

"Kalau motivasinya sama tapi namanya saja yang berubah, tentu PDIP akan tolak," kata Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6/2010).

Rapat paripurna DPR memutuskan usulan dana aspirasi  akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan antara Panja RAPBN 2011 dengan pemerintah. Rapat lanjutan tersebut akan berlangsung setelah usainya masa reses pada 18 Juli mendatang.

Bila akhirnya hasil rapat panja menyimpulkan dana aspirasi dianggarkan dalam RAPBN 2011, namanya berubah menjadi 'lebih halus'. Yaitu Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah Melalui Kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang Berbasis pada Daerah Pemilihan.

Uniknya, meski PDIP adalah partai oposisi tapi keberatannya terhadap dana aspirasi ternyata sejalan dengan sikap pemerintah. Presiden SBY menilai keinginan anggota DPR untuk melakukan pertumbuhan di daerah pemilihan bisa disalurkan melalui forum Musrenbangda dan Musrenbangnas untuk selanjutnya masuk dalam APBD dan APBN, sehingga tidak perlu ada pos anggaran khusus baru.

"Sebenarnya usulan pembangunan itu bisa dimasukkan dalam sistem. Setelah masuk, tinggal Saudara-saudara kita di DPR dan DPD ikut dalam pengawasan, apakah anggaran yang sudah dialokasikan itu dipakai secara baik oleh pemerintah daerah," ujar Presiden SBY saat membuka rapat kabinet pada 10 Juni.

(lh/nrl)