Mendagri Usul Biaya Kampanye Pemilukada Dibatasi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengusulkan agar biaya kampanye dalam pemilukada dibatasi serta sistem kampanye disederhanakan. Hal itu untuk mengurangi jumlah uang yang digunakan selama pemilukada di daerah.

"Kami menawarkan solusi agar membatasi biaya kampanye dan menyederhanakan sistem kampanye kepala daerah dan larangan membebani kepala daerah," kata Gamawan.

Hal itu disampaikan Gamawan dalam sambutannya sebelum pembukaan Rapat Kerja Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Kantor Wakil Presiden Boediono, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2010).

Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu, biaya yang dikeluarkan negara dalam pemilukada relatif besar. Untuk pemilukada tahun 2010 ini diperkirakan menelan biaya tidak kurang Rp 3,545 triliun.

"Itu di luar biaya pengamanan. Seluruh dana bersumber dari APBD," ujarnya.

Belum lagi, lanjut Mendagri, biaya yang dikeluarkan tiap calon kepala daerah. Bila diasumsikan setiap calon merogoh kantong Rp 5 miliar, tahun ini ada 244 pemilu dengan jumlah peserta 1000 orang, maka dana yang keluar bisa encapai Rp 5 Triliun.

"Jadi totalnya menjadi Rp 8,5 triliun," hitung Gamawan bila uang calon yang dikeluarkan kepala daerah itu ditambahkan dengan dana APBD untuk pemilukada.

(irw/aan)