Wapres: Reformasi Birokrasi Dimulai dari Atas

Jakarta - Wakil Presiden (wapres) Boediono menekankan pemerintahan saat ini sangat serius melaksanakan program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu akan berhasil bila dimulai dari para pejabat di tiap lembaga yang akan menerapkan program tersebut.

"Reformasi bikrokrasi harus dimulai dari atas, dari tauladan. Nggak bisa tukang ketik kita suruh memperbaiki dulu baru nanti ke atas. Pengamalan di berbagai negara seperti itu. By example, bukan by words, bukan dengan kata-kata," kata Boediono.

Hal itu disampaikan dia dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Kerja Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (16/6/2010).

Selain dari pejabat tiap lembaga, reformasi birokrasi akan diterapkan secara serempak di lembaga-lembaga tersebut dengan kecepatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ia mengamini langkah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan yang mencetuskan gagasan itu.

Di tiap lembaga, imbuh Boediono, perlu juga dibentuk tim reformasi birokrasi internal. Tim tersebut akan bekerja secara full time dan didedikasikan khusus untuk mendorong proses reformasi birokrasi. Sementara pimpinan lembaga berperan sebagai change leader.

"Reformasi akhirnya pada komitmen. Aturan, grand design, road map, remunerasi bisa kita buat, tapi kalau sikap dasar kita tidak untuk memperbaiki, pasti akan kandas lagi, tinggal retorik saja. berkali-kali kita mendengarkan mengenai reformasi birokrasi, tapi kali ini Insya Allah akan kita isi dengan substansi, dengan action yang akan kita lihat nanti hasilnya," terangnya.

Menurut Wapres, ada teori lain yang berbicara mengenai tahapan reformasi birokrasi. Teori itu disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yeuw saat makan siang bersamanya dalam sebuah kesempatan.

Lee, lanjut Boediono, mengatakan reformasi birokrasi bisa dimulai dari lembaga yang paling strategis, setelah itu baru ke lembaga lain. Namun, menurutnya, teori Lee itu tidak bisa diterapkan untuk negara sebesar Indonesia.

"Itu betul untuk suatu negara yang tidak sebesar Indonesia. Kalau di Indonesia bisa lama itu, ratusan tahun," tutupnya.

(irw/nrl)