Menpan Larang Bupati & Gubernur Baru Main Ganti Pejabat

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan melarang tiap bupati atau gubernur baru langsung mengganti bawahannya begitu terpilih melalui Pemilukada. Pergantian pejabat ada aturan yang harus ditaati.

"Sekarang ini di Pilkada banyak sekali, begitu menang dia ganti semua yang ada di struktur. Dia main tuker-tuker saja karena tim sukses. Nggak boleh lagi seperti itu. Kasihan yang karirnya sudah bagus," kata Mangindaan.

Hal itu disampaikan dia dalam sambutannya sebelum pembukaan Rapat Kerja Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Kantor Wakil Presiden Boediono, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu
(16/6/2010).

Menurut Mangindaan, pemerintah mempunyai aturan mengenai manajemen SDM aparatur negara. Namun, kadang-kadang hal itu dilanggar sendiri oleh bupati atau gubernur yang baru saja memegang kekuasaan di suatu daerah.

"Ini yang sering kita lupa, sudah ada aturannya jangan sampai kita sendiri yang melanggar," pintanya.

Mangindaan mengatakan, selain harus sesuai aturan, tidak mudah memilih pejabat. Ia bersama Wapres selaku Ketua Tim Penilai Akhir (TPA) bekerja setiap minggu untuk menentukan pejabat eselon I di pusat dan daerah dengan sangat ketat.

Memang, lanjut politisi Partai Demokrat (PD) itu, reformasi birokrasi pertama-tama menyangkut perubahan struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah. Namun, itu tidak berarti dilakukan dengan pergantian pejabat sesuka hati.

"Jadi yang pertama diretrukturisasi dulu organisasinya termasuk di daerah, lalu yang kedua bagaimana tata laksananya. Mana yang efisien dan produktif. Ketiga, baru kita susun manajemen SDM aparatur yang aturannya sudah ada tapi kadang-kadang dilanggar sendiri oleh kita sendiri," kata Mangindaan prihatin.

(irw/nrl)