Dead Lock, Penetapan BPIH Ditunda

Jakarta - Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dijadwalkan malam ini kembali ditunda. Pasalnya, pemerintah masih ngotot tidak mau menurunkan BPIH sesuai permintaan DPR.

"Karena masih ada perbedaan prinsip dan pendapat terkait masalah harga tiket penerbangan. DPR memberikan mandat kepada Kementerian Agama, bukan hanya 55 dolar saja yang diturunkan, dan Menag menyanggupi untuk melobi Garuda," kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding.

Hal itu disampaikan Abdul Kadir kepada wartawan usai rapat singkat antara Komisi VIII DPR dengan jajaran Kementerian Agama (Kemenang).

Rapat penetapan BPIH antara Komisi VIII DPR dengan Suryadharma Ali pun tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 10 menit Surya telah meninggalkan Gedung DPR.

Abdul Kadir menjelaskan, DPR menuntut pengurangan biaya haji sebesar mungkin kalau bisa tidak ada kenaikan. Sementara Menag menawarkan kenaikan BPIH sebesar 133 dollar AS.

"Ini kan ada perbedaan 500 riyal, lumayan besar jumlahnya. Belum lagi pembahasan indirect cost yang belum selesai. Dari tujuh lembar, baru satu lembar yang selesai. Pokoknya ini masih fleksibel," paparnya.

Abdul Kadir menyampaikan akan segera digelar rapat penetapan BPIH sebelum masa reses DPR 18 Juni 2010 nanti.

"Memberi kesempatan Menag untuk menegoisasi Maskapai terkait tiket pesawat. Tapi tetap ke target awal sebelum reses harus selesai," tutupnya.

(van/nvc)