Suara DPR untuk Masa Jabatan 1 Tahun Belum Bulat

Jakarta - Suara Komisi III (Hukum) DPR tentang masa jabatan satu tahun bagi pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar belum bulat. Komisi juga belum pernah membahas secara resmi mengenai hal itu.

"Belum kita bahas, memang mayoritas menginginkan satu tahun. Kita akan bahas bersama Menkum HAM," kata anggota Komisi III, Gayus Lumbuun, saat dihubungi detikcom, Selasa (15/6/2010). Mayoritas suara DPR ini bertentangan dengan suara pemerintah, yang menginginkan pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun.

Politikus PDIP ini menjelaskan, kebanyakan anggota Komisi Hukum menginginkan masa jabatan satu tahun lantaran pasal 34 UU 30 Tahun 2002 tentang KPK hanya mengatur masa jabatan dalam pemilihan normal. Pasal itu menyebutkan pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Sementara, lanjutnya, dalam pasal 33 yang mengatur kekosongan pimpinan KPK, tidak disebutkan pasal 34 sebagai pasal pengganti. Pasal 33 hanya menyebut pasal 29 (syarat pimpinan), pasal 30 (mekanisme seleksi) dan pasal 31 (transparansi seleksi).

"Cukup jelas, pasal 34 hanya mengatur dalam kondisi normal," kata profesor ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tidak setuju jika pimpinan KPK yang terjaring nanti hanya menjabat 1 tahun. Alasannya, dalam waktu yang singkat, pimpinan diyakini tidak bisa berbuat apa-apa untuk pemberantasan korupsi. Jika hanya 1 tahun, FPDIP minta posisi yang ditinggalkan Antasari dikosongkan saja.
(lrn/nrl)