"Lebih penting, PLN membangun fasilitas listrik untuk daerah-daerah yang selama ini belum terpasok," kata Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam saat dihubungi detikcom, Minggu (13/6/2010) malam.
Menurut Roy, masih banyak daerah di Indonesia yang belum mendapat pasokan listrik. Bahkan hal itu terjadi tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Perluasan fasilitas listrik dinilai lebih bermanfaat dari dapat kebijakan menggratiskan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan menggratiskan listrik, lanjut Roy, bukan jawaban atas permasalahan. Roy malah menilai masyarakat masih sanggup membayar kebutuhan listriknya.
"Harus ada pengaruh yang berarti antara wacana gratis dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Misalnya, apakah didukung dengan pemberian modal bagi industri kecil?" imbuh Roy.
Sebelumnya diberitakan, Dirut Utama PLN Dahlan Iskan menantang para politisi di Senayan untuk menggratiskan masyarakat miskin mendapatkan aliran listrik.
Dasar usulan Dahlan adalah dengan memberikan seluruh subsidi kepada golongan masyarakat miskin (pengguna 450 MW) dan pembayaran normal atau sebesar biaya produksi listrik (Rp 1.000 per kwh) oleh golongan lain, maka PT PLN akan kehilangan dana sebesar Rp 1,5 triliun tetapi dapat penerimaan sekitar Rp 30 triliun.
"Saya challenge (tantang) ke DPR, kenapa yang miskin nggak dikasih gratis. Biarin saya dibilang gila, tapi kalau mau mementingkan yang miskin, ya, dikasih gratis saja," tegasnya dalam forum dengan wartawan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Sabtu (12/6/2010) kemarin.
(ape/fiq)










































