PKS: Usulan Golkar Bebani APBN dan Tidak Rasional

Jakarta - Dalam beberapa usulan Golkar soal anggaran pemerataan pembangunan, PKS selalu bersikap menentang. Yang terakhir, usulan Golkar soal dana Rp 1 miliar per desa dinilai PKS sebagai gagasan yang tidak rasional.

"Saya kira dana Rp 1 miliar itu sama dengan kasus Rp 15 miliar. Bayangkan saja, sekarang ini ada kurang lebih 64 ribuan desa, kalau dikali Rp 1 miliar, mana kuat APBN kita. Kita rasa usulan itu tidak rasional saja," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2010).

Menurut wakil ketua DPR ini, seharusnya semua pihak termasuk Golkat berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan APBN. Sehingga proses pembangunan di Indonesia tidak semata-mata mengandalkan utang luar negeri.

"Sekarang ini yang perlu adalah kajian mendalam sebelum kita mengajukan usul itu. Harusnya kita memikirkan volume menaikkan APBN kita, jangan hanya membelanjakan. Kita harus punya logika bagaimana kita ciptakan APBN jadi besar," terangnya.

Anis menilai usulan Golkar soal dana Rp 1 miliar per desa hanya membebani APBN karenanya layak ditolak. "Usulan itu sama saja membebani APBN kita yang jumlahnya kecil. Saya tidak tahu apa motifnya," tegasnya.

(yid/nrl)