Lima Alasan Tolak Dana Aspirasi Rp 15 Miliar

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas menolak usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. PPP menjabarkan lima alasan penolakan dengan poin utama mengancam NKRI.

"Pertama mengancam keutuhan NKRI, karena menimbulkan ketimpangan pembangunan makin lebar antara Jawa dan luar Jawa," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2010).

Alasan kedua, arah pembangunan akan tereduksi menjadi parsial. Dengan demikian usulan Golkar tidak menjamin pemerataan pembangunan karena tidak berskala nasional yang komprehensif dan integratif.

"Ketiga, mereduksi fungsi DPR lainnya (legislasi dan pengawasan) karena mengurusi dana aspirasi akan jauh lebih menyita perhatian anggota DPR," jelasnya.

Alasan keempat, lanjut Lukman, politik anggaran tereduksi hanya untuk kepentingkan dapil. Alokasi anggaran bukan berorientasi pada keseimbangan daerah maju dengan daerah tertinggal.

"Kelima, membuka praktek kolutif dan manipulatif antara anggota DPR, birokrat Pemda, dan pengusaha di daerah," tutupnya.

(van/yid)