"Usulan itu hanya demi mendapatkan popularitas dan mencari sensasi para anggota Dewan terhadap daerah pemilihannya untuk Pemilu 2014 nanti. Namun, kita rasa itu cara yang salah untuk mendapatkan popularitas," kata koordinator Politik ICW, Abdullah Dahlan, di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta, Minggu (6/6/2010).
Usulan itu semakin salah ketika para anggota dewan yang ingin mendapatkan popularitas
ini menggunakan alokasi anggaran negara. "Padahal alokasi anggaran untuk mereka sudah cukup baik. Di luar gaji dan tunjangan mereka dapat uang reses, uang komunikasi dan bantuan parpol, itukan harusnya bisa mereka gunakan untuk pengembangan Dapil masing-masing," jelas Dahlan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika hal ini disahkan, ICW khawatir nantinya para anggota DPRD yang ada di daerah juga akan melakukan hal yang sama yaitu meminta dana untuk kebutuhan daerah pemilihan.
"Kalau itu disahkan, bukan tidak mungkin mereka yang didaerah juga akan melakukan
hal yang sama, artinya bukan hanya APBN yang terbebani, beban APBD pun bisa
membengkak," ujarnya
Untuk mencegah hal itu agar jangan sampai terjadi, ICW bersama jaringan yang mereka
miliki di daerah berencana akan melakukan aksi dari daerah pemilihan para anggota
dewan untuk menolak usulan ini.
Tak hanya itu ICW juga akan mengadakan aksi teatrikal pada Selasa (8/6/2010) di DPR, untuk menentang usulan ini.
(lia/dip)










































