Pemerintah akan Gelar Rapat Bahas Kemungkinan Deponeering

Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana akan mengundang Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Menkopolhukam Djoko Suyanto untuk rapat pekan depan. Sejumlah hal terkait SKPP Bibit-Chandra akan dibahas, termasuk kemungkinan upaya pengenyampingan proses hukum atau deponeering.

"Iya itu, alternatif-alternatif teoritik salah satunya ya ini deponeering," kata Denny usai rapat dengan mantan anggota Tim 8 di Gedung Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2010).

Denny mengaku sudah melaporkan soal keputusan PT DKI tersebut pada Presiden SBY. Namun, masih ada hal-hal dalam pertimbangan hakim yang perlu dipelajari.

"Kita menghormati seluruh proses penegakan hukum, kemandirian kekuasaan kehakiman terkait SKPP Pak Bibit dan Pak Chandra," tambahnya.

Anggota Satgas Anti Mafia hukum ini juga menegaskan, keterangan dari Kejagung sangat penting di rapat nanti. Sebab, lembaga tersebut nantinya yang akan menjadi ujung tombak segala keputusan pemerintah.

"Dan dalam hal ini, saya rasa presiden tidak terlalu ikut campur," tutupnya.

(mad/mad)