Bantah Ada Keputusan di Setgab, PKS Tolak Anggaran Rp 15 M Per Dapil

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah adanya kesepakatan oleh parpol koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait anggaran Rp 15 miliar per dapil. PKS beranggapan rencana tersebut melebihi wewenang DPR.

"Tidak ada kesepakatan di Setgab, setelah rapat semalam kami rapat DPP karena diminta fraksi-fraksi untuk mengkaji kembali. Tapi secara prinsip kami tidak setuju karena itu sudah melampaui kewenangan kita di legislator," ujar Sekjen PKS Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/6/2010).

Menurut Anis, pemerintah yang lebih berwenang menyalurkan anggaran ke daerah. Anis menyampaikan bahwa alokasi anggaran oleh DPR per dapil tidak adil.

"Kedua, kalau ditawarkan ke dapil maka alokasi yang terbesar di pulau jawa, karena anggota dewan paling banyak di pulau Jawa. Itu tidak merata, dan ini akan merusak pembangunan nasional secara keseluruhan," papar Anis.

Apalagi, lanjut Anis, jika DPR memaksakan jatah Rp 15 miliar per dapil, bisa-bisa menimbulkan iri diantara legislator. Bisa jadi DPRD pun ingin membuat program serupa, hal ini merugikan negara.

"Ini akan berdampak pada DPRD karena mereka akan meminta hal yang sama. Pola ini tidak relevan dengan tugas kedewanan," keluhnya.

Sebelumnya diberitakan Golkar menyatakan Setgab koalisi telah menyepakati anggaran Rp 15 miliar per dapil. Selain PKS, PAN juga membantah adanya kesepakatan tersebut.

(van/yid)