Pembentukan Komite Nasional Gempa Dinilai Mendesak

Jakarta - Pembentukan sebuah forum atau komite nasional gempa bumi mendesak untuk dilakukan. Keberadaan forum tersebut akan meningkatkan sinergi antar ahli gempa dari beragam latar keilmuan dan institusi.

Forum atau komite tersebut juga diharapkan menjadi wadah penggodokan pandangan-pandangan strategis mengenai mitigasi, adaptasi, dan antisipasi gempa, untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan pengambilan kebijakan.

Wacana tersebut mengemuka dalam Diskusi Nasional Pakar Gempa bertajuk "Link and Match Dalam Usaha Pengkajian dan Mitigasi Bencana Gempa", di Istana Presiden, Kamis (3/6/2010).

Diskusi dibuka oleh Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam dan Bantuan Sosial, Andi Arief dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB), Mayjen (Purn) Syamsul M’aarif. Acara ini diikuti 25 pakar gempa dari berbagai perguruan tinggi,
lembaga riset, maupun lembaga pemerintahan. Mereka antara lain, Dr. Danny Hilman (LIPI), Dr. Wahyu Triyoso (ITB), Prof. Dr. Dwikorita Karnawati (UGM), Dr. Sukhyar (Badan Geologi ESDM), Dr. Prih Haryadi (BMKG). Turut hadir pakar gempa dari Australia, Prof. Dr. Phil Cummins dan Dr Trevor Dhu.

Menurut Andi Arief, riset dan pengembangan kajian gempa yang dilakukan oleh berbagai akademisi maupun lembaga pemerintahan, hingga saat ini masih belum terkoordinasi dengan baik. Padahal, statistik menunjukkan bahwa intensitas terjadinya gempa semakin tinggi.

"Pendirian forum atau komite gempa akan mampu menghilangkan sekat-sekat antar ahli atau institusi sehingga bisa dicapai sinergi bersama untuk hasil yang lebih maksimal," katanya.

Selain membicarakan perihal minimnya sinergi antar stakeholders kegempaan, para pakar gempa juga membicarakan upaya mempromosikan mitigasi bencana dan studi kegempaan di perguruan tinggi. Termasuk pula komunikasi mengenai resiko kegempaan.

Terkait dengan pendidikan kegempaan di perguruan tinggi, wakil-wakil dari, ITB dan LIPI mempresentasikan persiapan pendirian program pascasarjana kajian gempabumi dan tektonik aktif. Pendirian program ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan tentang sesar aktif dan kegempaan di Pulau Jawa dan Indonesia secara umum.

"Kita prihatin karena sedikit sekali peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang melakukan riset dengan topik tersebut," ujar Dr. Danny Hilman.

Sedikitnya riset kegempaan di Indonesia tak terlepas dari minimnya dukungan dana untuk program-program mitigasi bencana seperti
riset. Kepala BNPB Syamsul Ma’arif memaparkan bahwa politik anggaran Indonesia saat ini memang masih menitikberatkan perhatian pada program-program pasca bencana. Anggaran mitigasi bencana saat ini hanya senilai Rp 15 miliar per tahun.

"Mitigasi bencana merupakan upaya untuk menghindarkan korban yang lebih besar sebelum bencana terjadi. Karena itu, perlu dicari cara agar perhatian terhadap mitigasi bencana mendapatkan porsi yang lebih memadai dalam APBN," kata Syamsul Ma’arif.
(djo/djo)