Rawan Manipulasi, PPP Tolak Anggaran 15 M Per Dapil

Jakarta - Satu persatu parpol penghuni DPR menolak usul Golkar terkait anggaran Rp 15 miliar per dapil. PPP menilai realisasi pengucuran anggaran tersebut terlalu beresiko dengan aksi manipulasi.

"Kami menolak anggaran Rp 15 miliar per dapil. Kalau itu direalisasikan tentu saja harus diawasi karena bisa rawan manipulasi," tegas Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Apalagi, lanjut Lukman, tugas anggota DPR adalah menerima dan melanjutkan aspirasi konstituen bukan mencarikan uang. DPR juga masih banyak tugas berat seperti menyusun legislasi dan pengawasan pemerintah. "Itu bukan tugas DPR," jelas Lukman.

Menurut Lukman, jika yang diinginkan adalah pemerataan pembangunan, bisa diselesaikan dengan meningkatkan pengawasan DPR kepada pemerintah. Dengan demikian DPR bisa ikut menjamin kesejahteraan warga dengan anggaran pemerintah.
 
"Dengan optimalisasi pengawasan tugas kedewanan saja supaya optimal," tutupnya.

(van/yid)