Golkar Ngotot Usulkan Dana Rp 15 M Per Dapil

Jakarta - Penolakan Menkeu Agus Marto atas usulan dana Rp 15 miliar per dapil tak membuat pengusul gagasan itu menyerah. Fraksi Partai Golkar DPR tetap mengajukan anggaran pembangunan daerah sebesar Rp 15 miliar per dapil karena pemerintah dinilai gagal membangun daerah tertinggal.

"Dengan anggaran Rp 15 miliar itu, rakyat yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugas dengan baik," kata Ketua FPG Setya Novanto dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2010)

Setya menjanjikan, jika usulan itu disetujui, pelaksanaan anggaran itu akan diawasi dengan ketat. DPR tidak akan mengambil untung dari kebijakan tersebut karena murni untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"DPR tidak menyentuh dengan tender yang jelas. Tidak akan ada calo-calo, tidak ada ongkos-ongkos, mekanismenya diserahkan kembali ke daerah," terang bendahara umum Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR dari FPG Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa realisasi anggaran yang sudah disahkan akan melibatkan pemerintah daerah. Anggaran akan diteruskan ke dinas terkait untuk proses pembangunannya.

"Kita akan merangkul daerah, DPR hanya mencatat saja apa yang dibutuhkan rakyat kemudian disampaikan untuk dianggarkan. Nanti anggaran akan diserahkan ke instansi terkait. Kalau pembangunan jalan, ya melalui PU dan yang lainnya," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Menkeu Agus Martowardojo menolak secara halus usulan Partai Golkar itu. Menurut Menkeu, rencana tersebut berpotensi melanggar UU.

"Terkait usulan FPG, dapat disampaikan bahwa pemerintah berpendapat bahwa usulan tersebut juga akan menimbulkan inefesiensi dalam penggunaan dana karena peruntukan dana menjadi ditetapkan DPR bukan Pemda," kata Menkeu Agus Martowardojo.

Agus menyampaikan hal itu saat membacakan jawaban pemerintah tentang pemandangan awal fraksi-fraksi soal RAPBN 2011 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6/2010).
(van/yid)