Reposisi Dinilai Berpeluang Jadi Ajang Politisasi Polri

Jakarta - Wacana reposisi Polri dinilai Indonesia Police Watch (IPW) bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di tubuh Polri. Reposisi dinilai hanya bentuk penutupan masalah dengan masalah baru.

"Kalau Polri direposisi artinya posisinya akan berada di bawah kementerian. Menurut kami ini bukan solusi," tutur Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam Talkshow "Mencari Format Baru Kepolisian RI" di Ruang Fraksi PKS di DPR, Rabu (2/5/2010).

Menurutnya, memasukan Polri ke dalam kementerian hanya akan membuat Polri menjadi tangan partai. "Kalau Polri masuk kementerian sangat mungkin keberadaannya hanya akan menjadi tangan partai," jelasnya.

Selain itu, lanjut Pane, reposisi sangat berpeluang membuka politisasi. "Namanya berada di bawah kementerian pasti ada kepentingan partai. Bukan tidak mungkin, Polri diarahkan untuk membela partai
tertentu," imbuhnya.

Lebih jauh, reposisi Polri bisa menimbulkan perpecahan di tubuh Polri sendiri. "Di bawah kementerian posisi Kapolda bisa dilakukan lewat lobi partai dan kalau ini terjadi Kapolda akan lebih patuh pada pimpinan partai ketimbang Kapolri. Tentu ini berpeluang menimbulkan perpecahan," tutupnya.

(dip/irw)