Hadapi Ulah Israel, RI Bisa Tuntut 3 Hal pada Majelis Umum PBB

Jakarta - Menghadapi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, Indonesia bisa meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU-PBB) untuk mngadakan sidang darurat (emergency session). Indonesia bisa menuntut 3 hal untuk dimasukkan dalam resolusi MU-PBB.

"Pertama mengutuk keras tindakan Israel yang selalu melakukan pelanggaran hukum internasional dalam menangani Palestina, khususnya Gaza," ujar guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (2/6/2010).

Kedua, imbuhnya, menyampaikan ultimatum kepada Israel untuk menghentikan segala tindakan pelanggaran hukum internasional dalam penanganan Kapal Marvi Marmara beserta awak dan penumpangnya. Lainnya, meminta Israel mencabut blokade yang dilakukan atas Gaza untuk misi kemanusiaan.

"Terakhir memberikan batas waktu tertentu agar Israel memenuhi ultimatum yang disampaikan dan bila batas waktu tertentu terlewati maka negara-negara diberi mandat untuk secara kolektif atas nama PBB menggunakan kekerasan terhadap Israel," tegas Hikmahanto.

Sidang MU-PBB ini yang harus didorong Indonesia, imbuhnya, karena diharapkan dapat menghasilkan resolusi yang tidak sekedar mengutuk, tetapi diperbolehkannya penggunaan kekerasan (use of force) terhadap Israel. Proses melalui MU-PBB merupakan opsi yang lebih baik daripada membawa ke Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Pemerintah AS dikhawatirkan akan menggunakan hak vetonya terhadap apapun resolusi yang tidak berpihak pada kepentingan Israel," kata dia.

Meski proses di MU-PBB memakan waktu, lanjutnya, namun MU-PBB tidak mengenal hak veto. Bahkan MU-PBB dapat lebih merefleksikan pandangan negara-negara di dunia.

(nwk/gah)