Ical Sentil Pemerintah Soal Penyediaan Rumah Bagi Rakyat Kecil

Jakarta - Pertumbuhan penduduk di ibukota Jakarta semakin hari semakin meningkat. Namun peningkatan itu dinilai tidak sebanding dengan fasilitas rumah yang tersedia, apalagi untuk warga yang berpenghasilan tidak menetap per-hari.

"Setiap tahunnya kebutuhan atas perumahan rakyat bertambah 700 ribu unit, namun hingga saat ini akumulasi kebutuhan rumah mencapai 8,6 juta unit. Akibatnya tumbuhlah hunian liar dan kawasan pemukiman kumuh di pinggiran kali," kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical).

Hal ini dia sampaikan dalam sambutannya saat membuka seminar sehari Rumah Susun Untuk Rakyat di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (1/6/2010).

Rumah kumuh ini menurut Ical sangat jauh dari standar hidup lingkungan yang sehat dan layak. Maraknya pembangunan rumah kumuh ini, lanjut dia, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan rumah rakyat apalagi yang berpenghasilan rendah.

"Keterbatasan dana masyarakat kita  berujung pada kurangnya daya beli dan daya sewa penduduk untuk mengakses perumahan," kata pria kelahiran Lampung ini.

Menanggapi itu, Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, mengatakan pemerintah segera melakukan intervensi terkaiu kebutuhan rumah tinggal yang terus meningkat.

"Pemerintah dalam hal ini akan melakukan intervensi, bagaimana bentuk intervensi tersebut rencananya pemerintah akan memberikan kemudahan pembiayaan bagi MBPR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata dia dalam sambutannya.

Manoarfa berharap dengan adanya rencana itu daya beli dari masyarakat akan meningkat dan pengembang dapat membangaun rumah dengan standart yang sesuai tapi tetap dengan kualitas yang baik.

Selain itu pria berkacamata ini juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan lahan perumahan pada posisi yang lebih strategis. Jangan sampai pemilihan kawasan yang terlalu jauh, menambah beban pengeluaran  masyarakat tersebut.

"Terkait pemilihan kawasan pembangunan rumah susun itu terkait dengan otoritas pemerintah daerah. Maka itu, saya menghimbau pemerintah daerah untuk memberikan atau menempatan lahan yang pas, jangan memberikan lahan di ujung-ujung jakarta sehingga berdampak pada bertambahnya biaya transfortasi mereka yang mahal akhinya biaya kehidupan mereka jadi tetap tinggi," jelas dia.
(lia/ndr)