PDIP: DPR Harusnya Hanya Ajukan Proposal Anggaran

Jakarta - Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mendukung penuh gagasan soal DPR harus  memperjuangkan kemajuan daerah dengan anggaran pembangunan. Namun Tjahjo menolak jika caranya dilakukan dengan memberi anggaran Rp 15 miliar per dapil.

"Anggota DPR punya tanggung jawab terhadap konstituen di dapilnya, dan dia harus bawa usulan daerah, bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau lingkungan," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2010).

Sekjen PDIP ini menambahkan, jika demikian adanya, maka tidak ada bedanya antara anggota DPR dengan calo. Calo hanya bertugas mencarikan tiket dengan cepat untuk konsumen yang dalam hal ini adalah konstituennya di daerah.

"Saya lihat anggota DPR juga sebagai calo, harus sebagai calo memperjuangkan aspirasi daerah," terang Tjahjo.

Menurut dia, dalam aplikasi anggaran dapil, fungsi DPR harus diterapkan. Caranya dengan tidak menyentuh sama sekali uang Rp 15 miliar per dapil yang rencananya segera direalisasikan dari APBN 2011 itu.

"Jangan dikonotasikan saya sebagai anggota DPR punya hak. Rp 15 miliar mau saya apakan, tidak seperi itu. Kami inginnya sebagai anggota DPR yang kalau reses harus ke daerah, misalnya anggaran hanya diberi Rp 10 miliar kurang, ya kita perjuangkan," jelas Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, kalau ternyata di suatu daerah sudah mencukupi anggarannya, ya tidak perlu diusulkan ditambah lagi. "Misalnya, sebuah daerah sudah ada anggaran kesehatan Rp 10 miliar, ya masa ditambah lagi," tegasnya.

(van/yid)