Israel Interogasi Peserta Freedom Flotilla

Israel Serang Kapal Kemanusiaan

Israel Interogasi Peserta Freedom Flotilla

- detikNews
Selasa, 01 Jun 2010 09:14 WIB
 Israel Interogasi Peserta Freedom Flotilla
Jakarta - Konvoi kapal kemanusiaan yang membawa bantuan untuk rakyat Palestina melalui jalur Gaza kini masih ditahan oleh tentara Israel. Saat ini kapal sudah merapat ke daratan dan seluruh penumpang sedang diinterograsi.

"Saat ini kapal Mavi Marmara dan kapal lain yang tergabung dalam Freedom Flotilla ditawan Israel di pelabuhan Ashdod sejak kemarin malam," ujar Sekjen Komite Indonesia Solidaritas untuk Palestina (Kispa) Andi Syaefuddin kepada detikcom, Selasa (1/6/2010). Informasi ini didapatkan Andi dari IHH, LSM kemanusiaan Turki yang menjadi sponsor utama Freedom Flotilla.
Β 
Andi mengatakan hingga kini pihaknya masih belum menerima kondisi terakhir para aktivis Freedom Flotilla yang berada di kapal Mavi Marmara. Begitu juga 12 WNI yang ada di kapal Mavi Marmira tersebut, termasuk di dalamnya 4 orang tim Relawan Kispa yang terdiri dari Ferry Nur (Ketua Kispa), Muhendri Muchtar (Wakil Ketua Kispa), Hardjito Warno (Humas Kispa) dan Okvianto (anggota Kispa).

"Kontak terakhir melalui telepon yang dilakukan oleh Tim Kispa di Indonesia dengan Ustad Ferry Nur, Sabtu, (29/5) pukul 08.30 pagi WIB. Senin, (31/5) pukul 01.00 WIB kontak melalui email," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Israel saat ini menurut informasi yang diterima oleh Andi sedang menginterogasi beberapa aktivis dan menahan para penumpang kapal. Israel juga akan mendeportasi para aktivis ke negara mereka masing-masing dan menyita kapal barang yang berisi lebih dari 10.000 ton bantuan kemanusiaan yang dibawa untuk masyarakat di Gaza yang telah diblokade selama 4 tahun terakhir.

Ketika ditanya mengenai perizinan melalui Kementerian Luar Negeri, Andi mengaku hal itu tidak diperlukan bagi sebuah LSM yang akan berpergian ke luar negeri. Sebab, Kispa mendapat undangan langsung dai IHH Turki sebagai lembaga yang mengkoordinir perjalanan pengiriman bantuan tersebut.

"Kita sudah berkomunikasi dengan Kemenlu, walaupun kita sebenarnya tidak perlu izin karena ini LSM tidak perlu keterlibatan pemerintah," tutupnya. (mpr/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads