Politisasi Identitas Ciptakan Ketegangan Sosial Baru

Jakarta - Bentrokan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) kembali terjadi. Puluhan lapak dibakar, sejumlah mobil hangus, dan satu orang tewas akibat bentrokan yang terjadi di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, dan Cipondoh, Tangerang. Kerusuhan sosial bernuansa primordial tersebut hanya akan memutus
jalinan kohesi sosial.

"SETARA Institute menyesalkan adanya korban meninggal dunia dan kerugian material dari peristiwa kerusuhan etnis seraya menilai bahwa keberagaman suku bangsa haruslah menjadi nilai kohesi sosial, kerusuhan hanya akan memutus jalinan kohesi sosial," ujar Ketua SETARA Institue Hendardi dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (1/6/2010).

SETARA Institute mencatat setidaknya kerusuhan serupa telah terjadi di kawasan Pasar Kramat Jati (Mei 2002), Cakung (Juli 2002) dan Kebayoran Lama (Maret 2001 dan Mei 2007). Peristiwa ini juga menyiratkan bahwa masyarakat Jakarta memiliki kelemahan dalam menyelesaikan ketegangan di akar rumput.

"Kerusuhan yang diikuti dengan kekerasan, sejatinya bukanlah konstruksi sosial masyarakat Indonesia. Tapi berbagai fakta mutakhir justru menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Kerusuhan etnisitas adalah buah dari para elit dan penyelenggara negara yang gemar melakukan politisasi identitas untuk memupuk dukungan politik publik," kata Hendardi.

Hendardi mengatakan berbagai forum dan organisasi masyarakat yang selama ini sering menggunakan kekerasan dalam mengatasi persoalan sosial awalnya adalah cara-cara elit politik untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, praktik politisasi identitas haruslah tidak ditolerir.

"Eksploitasi politik identitas bukan hanya menunjukkan kelemahan kapital politik para elit negara, tapi juga mengorbankan rakyat," paparnya.

Oleh karena itu Hendardi meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pelaku yang patut diduga terlibat aksi kekerasan yang menimbulkan nyawa seseorang dan kerusuhan yang berujung pada pembakaran rumah dan aset pribadi masyarakat.

"SETARA Institute mengingatkan aparat pemerintahan DKI Jakarta untuk menciptakan sistem penyelesaian ketegangan sosial di akar rumput. Budaya kekerasan yang terjadi di masyakat memerlukan perhatian sehingga sistem sosial dapat berjalan dinamis dan menghargai keberagaman," tutupnya.

(mpr/anw)