Tidak Boleh Ada Pembangunan di Atas Tanah Reklamasi

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyambut baik putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas gugatan perusahaan pengembang reklamasi. Walhi yang juga sebagai pihak terintervensi menilai tidak boleh ada pembangunan reklamasi di wilayah yang diperkarakan.

"Jika pengembang masih meneruskan pembangunannya berarti kegiatan itu adalah ilegal dan tidak menghormati proses hukum yang sudah diputuskan oleh MA,"  kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Carmelita Mamonto kepada detikcom, Senin (31/5/2010).

Walhi menilai, kegiatan reklamasi akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan. Biota laut, terumbu karang, lamun dan mangrove akan ditimbun sehingga akan kehilangan fungsi-fungsi ekologisnya. Belum lagi sumber timbunan yang akan diambil dari tempat lain, juga akan menghancurkan lingkungan kawasan
tersebut.

"Banjir yang terjadi di Pantura Jakarta beberapa tahun lalu harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi. Pembangunan yang hanya mengedepankan keuntungan bagi segelintir pihak tanpa memikirkan kerugian masyarakat setempat dan lingkungan harus dihindari," ujarnya.

Dalam putusan kasasi bernomor register No Register 109 K/TUN/2006 terseyut, MA mengabulkan permohonan pemohon (KLH). Berdasarkan informasi yang di dapat dari situs resmi MA, putusan tersebut diputus oleh 3 hakim yaitu Imam Soebechi, Marina Sidabutar dan Paulus E Lotulung dengan amar putusan tanggal 28 Juli 2009.

"Apalagi di sekitar Pantura Jakarta bermukim nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut. Jika laut ditimbun, ikan menghilang, nelayan tidak lagi memiliki akses atas sumberdaya pesisir," bebernya.

KLH mengajukan kasasi setelah Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan 6 perusahaan penggugat yaitu  PT JP, PT PAC, PT Pel II, PT BEM, PT THI dan PT MKY pada tahun 2003 lalu. Dalam putusan PTUN tingkat pertama dan banding, KLH kalah sehingga KLH mengajukan kasasi.

"Sudah kami dengar kalau kami menang. Tapi kami masih menunggu salinannya untuk mempelajari," ujar Deputi Penataan Lingkungan KLH, Ilyas Asaad  beberapa waktu lalu.

(asp/anw)