AM Fatwa Tolak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni Dilembagakan

Jakarta - Anggota DPD AM Fatwa menilai keputusan MPR tentang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tidak tepat. Alasannya, penetapan 1 Juni tidak sesuai dengan tatib MPR.

"Dalam rapat gabungan pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD di MPR pada 19 Mei lalu tidak berhasil mengambil keputusan tentang perayaan hari lahir Pancasila 1 Juni," tuturnya melalui siaran pers
kepada wartawan, Senin (31/5/2010).

Lebih lanjut Fatwa menuturkan, peringatan pidato Bung Karno terlalu diforsir sehingga terlihat hanya sebagai gagasan Ketua MPR yang dijabat oleh tokoh utama PDI Perjuangan. Peringatan Hari Lahir Pancasila disesuaikan dengan pidato Bung Karno di hadapan BPUPKI pada 1 Juni 1945.

"Dalam Kongres PDIP di Bali 6 sampai 9 April lalu sudah menjadikan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 sudah menjadi manifesto politik PDIP. Sehingga bisa dikatakan pimpinan MPR sebagai lembaga resmi kenegaraan memperingati ideologi perjuangan suatu partai," jelasnya.

Namun Fatwa menegaskan bila ia tidak setuju dengan peringatan 1 Juni. "Kalau 1 Juninya saya setuju. Tapi yang saya tidak setuju adalah dilembagakannya peringatan itu oleh lembaga resmi negara karena mengundang kontroversi yang dapat merusak persatuan bangsa," tandasnya.

(dip/lrn)