.webp)
"Kami hanya menuntut pertanggungjawaban dari Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat sebagai penggagas acara ini. Apalagi beliau berada di lokasi," kata Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau, Nirwan Siregar dalam jumpa pers di Hotel Treva, Jl Cikini, Jakarta, Senin (31/5/2010).
Nirwan mengatakan, 8 pimpinan wilayah Pemuda Muhammdiyah (PWPM) mencium gelagat ketidaknetralan dan keberpihakan Din dalam pelaksanaan muktamar Pemuda Muhammadiyah di Ciloto, Bogor, Jawa Barat. Pihaknya juga menengarai Din telah melakukan politisasi Muhammadiyah yang terlalu jauh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya pun meminta Din untuk segera menyelesaikan persoalan ini sebelum Muktamar Muhammadiyah pada 1 Juli mendatang. Jika tidak dilakukan, persoalan ini akan semakin eksplosif dan mengganggu kegiatan muktamar di Yogyakarta.
"Karena pastinya kita semua ingin menyukseskan pemilihan ketua umum ini dan kita tidak ingin Muhammdiyah ini sebagai ormas Islam terbesar menjadi terpecah belah," tegasnya.
Pihaknya pun mengharapkan agar Din memberikan nasihat dan pandangan yang objektif untuk menyelamatkan Muhammadiyah. "Tentunya kita pemuda-pemuda ini membutuhkan solusi yang terbaik dari para tauladan," pintanya.
Sebelumnya Rakor antara PP Pemuda Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia selama dua hari pada hari Sabtu dan Minggu, 29-30 Mei 2010 di kantor PP Muhammadiyah diwarnai kericuhan.
Kegiatan itu sempat dibubarkan oleh sekelompok anggota Pemuda Muhammadiyah yang tidak sepakat atas penyelenggaraan rapat koordinasi. Padahal rapat itu merupakan kelanjutan penyelesaian Muktamar Pemuda Muhammadiyah XIV pada 2009 yang mengalami deadlock.
Din Syamsuddin selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah yang mengundang Pemuda Muhammadiyah, justru tidak mau ikut rapat, padahal Din berada di Yogyakarta.
(gus/fay)
