PPP: Anggaran Rp 15 M per Dapil Harus Jelas Pertanggungjawabannya

Jakarta - Rencana DPR meminta anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan (Dapil) dari APBN-P 2011 harus jelas pertanggungjawabannya. Jika tidak, DPR akan terkena getahnya.

"Kalau itu jadi, harus ada tanggung jawab anggota DPR atas wilayah pemilihannya. Diharapkan kebijakan ini tidak memberikan peluang proses tawar menawar atau indikasi hal-hal yang kurang baik bagi citra DPR sendiri," tutur Sekjen PPP, Irgan Chairul Mahfiz kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (31/5/2010).

Ia menambahkan, usulan dana tersebut masih belum matang. "Usulan Rp 15 miliar untuk masing-masing dapil masih belum matang dan akan dibicarakan di Badan Anggaran," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, jika kebijakan itu benar-benar terealisasi, publik pun diharapkan ikut mengawasi.

"Masyarakat diharapkan ikut mengawasi. Jadi penggunaannya pun terkontrol semua pihak," tandasnya.

(dip/lrn)